Bangun Sitohang

Manusia berkembang sesuai dengan zaman yang dilaluinya, setiap zaman pasti memiliki sejarah tersendiri dan unik menurut waktunya. Demikian halnya manusia hidup adalah tergantung pada alam dan lingkungan yang ada disekitarnya. Artinya semakin baik lingkungan yang ditatanya, maka akan semakin mendukung tatanan kehidupannya dan sebaliknya jika manusia tidak tau mensyukuri nikmat Tuhan yang telah diterimanya, maka manusia akan digilas oleh zamannya.

Beragam pemikiran tentang pendidikan dan semuanya dapat dilihat dari orientasi yang menjadi perhatian pendidikan itu sendiri, baik dari aspek ekonomis maupun budaya. Untuk maksud tersebut, saya mencoba mengurai orientasi pendidikan dari beberapa pemikiran yang diungkap dari beberapa literature dan bahasannya juga diintegrasikan dengan kondisi social kemasyarakatan dalam bidang pendidikan secara normatif.

1. Orientasi Pendidikan menurut “Keys To 21^st Century”

Dalam pandangan Anthony Giddens bahwa masyarakat modern adalah produk dari tiga perkembangan yang berbeda satu sama lain yaitu; negara bangsa, kapitalisme, dan industrialisme. Persoalan negara bangsa dianggap sebagai fenomena historis dan selanjutnya oleh Kenichi Ohmae digambarkan bahwa negara bangsa akan tetap ada atau pecah dalam menghadapi dunia global, setidaknya cenderung dipengaruhi oleh adanya pengaruh 4 (empat) “I“ yang masuk melintasi batas negara, yang dalam pergaulan internasional semakin tidak terelakkan lagi. Adapun keempat unsur “I” yang selalu membayangi negara bangsa di abad 21 cenderung pada kisaran masalah: investasi-Industri-informasi-individu sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

- Investasi yang masuk ke dalam suatu negara pada abad global sekarang tidak lagi dibatasi oleh letak geografis, di negara manapun setiap orang bisa menanamkan investasinya terlebih lagi didukung oleh kemampuan visi bisnis masing-masing. Seperti Freeport di Indonesia adalah investasi AS, perkembangan investasi yang ditanamkan di Provinsi Papua sudah pasti memiliki dampak positip dan negative, positip dapat memberikan kontribusi ekonomis bagi pembangunan masyarakat khususnya di lingkungan lokasi investasi, sedangkan negatifnya, membuat lingkungan hutan Papua di sekitar lokasi akan berubah secara ekologis karena terjadinya perubahan peruntukan lahan, artinya hutan habis dibabat untuk menjadi daerah penambangan. Sedangkan secara budaya, cepat atau lambat akan memberikan pengarus sosial kultural, karena masuknya para tenaga kerja dengan tingkat kebutuhan hidup yang mempengaruhi intensitas komunitas masyarakat di sekitar lokasi investasi. Secara kasat mata kita melihat, adanya proses pembudayaan nilai-nilai barat pada masyarakat dan bahkan yang sangat kental adalah budaya politik barat yang terbawa-bawa ke dalam masyarakat, sehingga seolah-olah masyarakat sekitar lokasi masih hidup terbelakang dan kondisi ini kemudian menjadi isu social bagi investor untuk menjadi bahan tawar menawar dengan pemerintah pusat untuk dijadikan isu pembangunan. Namun selanjutnya yang cenderung terjadi adalah terjadinya propaganda social ekonomi, sehingga menimbulkan kecemburuan social antar masyarakat local dan pendatang. Inilah bibit-bibit pememberontakan social masyarakat yang daerahnya mendapatkan investasi asing.

- Industri sangat berkait dengan banyak perusahaan, di abad 21 penyebaran Industri dan produknya di suatu negara bukan lagi kolaborasi hanya dengan pemerintahan seperti pada masa lampau, tetapi pengelolaan industri telah berkolaborasi dengan negara lain di luar negara Industri tersebut, sehingga tidak heran bahwa norma-norma kebangsaan suatu negara nantinya akan terlindas oleh roda industri, dimana implikasi industri tersebut cenderung menjadikan manusia sebagai robot dalam kehidupan ekonomi global.

- Informasi dengan kehandalan teknologi informasi yang berkembang pesat telah menempatkan suatu investasi dan industri antar negara hanya melalui sistem jaringan kerjasama (networking) ke seluruh negara, akibatnya secara gradualistik berdampak pada terpolanya informasi propaganda; politik ekonomi, dan dalam masyarakat tradisional seperti Indonesia terjadi apa yang kita kenal dengan distorsi informasi, karena secara umum bahwa informasi yang go global adalah menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya, karena kita tidak siap dengan bahasa Inggris, maka cenderung terjadi distorsi informasi dan selalu menjadi komoditas politik dalam pergaulan internasional.

- Individu pada saat ini cenderung berorientasi global dan sangat berpengaruh terhadap Investasi, industri dan penggunaan teknologi informasi, sehingga apapun keinginan mereka dengan tehnologi informasi yang berkembang pesat, individu telah mampu membuat pasar global, salah satu contoh konkret adalah sosok individu Soros yang memiliki pengaruh dalam transaksi dollars dunia, karena dia memiliki akses yang besar untuk pasar uang dunia. Dapat kita bayangkan, apa jadinya ekonomi dunia, jika banyak individu tidak peduli dengan peradaban manusia dan hanya mementingkan usahanya. Beruntung kita masih memiliki sosok Bill Gates yang secara individu telah membangun peradaban computer dunia dengan mikrosoftnya, meskipun pada pertengahan tahun 2008 dia mengundurkan diri dari dunia microsofnya dan saat ini merubah haluan menjadi pekerja social sebagai Dermawan dengan sebuah yayasan social yang langsung dipimpinnya.

Keempat “I“ dengan sendirinya telah membentuk pasar mereka sendiri – sementara negara bangsa tidak lagi harus memainkan peran sebagai pembuat pasar (market making role), sehingga 4 “I” tersebut dalam jangka panjang dapat juga membentuk Negara Kawasan, indikator ini dianggap membuat hancurnya negara bangsa, serta membawa pengaruh pada nilai budaya tertentu, sehingga prediksi Samuel Huntington bahwa suatu saat negara bangsa hancur bukan karena idiologi dan politik melainkan disebabkan aspek kebudayaan. Beberapa contoh negara kawasan : Wales ; San Diego/Tijuana ; Hongkong/Cina Selatan ; Silicon Valley/Bay Area di California. Tokyo dengan wilayah Osaka dan Kansai serta Segitiga Emas Singapura, Johor (negara bagian selatan Malasya) dan di Indonesia, meskipun bukan negara federasi tetapi ada wilayah yang dapat dikelompokkan seperti negara kawasan yaitu Kepulauan Riau termasuk Batam sebagai zona bebas pajak yang besar (dekat dengan akses ekonomi global ).

2. Pendidikan Jawaban Tantangan abad 21

Masalah yang lahir dari agregat keempat aspek global; investasi, industri, informasi dan individu tersebut pada masa mendatang tergantung bagaimana kita mengelola manusia masa kini seperti diutarakan Durkheim. Dengan SDM yang baik setidaknya peradaban masa depan memiliki watak yang tidak egois dan mampu menjaga keseimbangan ekosistem alam, manusia dan lingkungan, serta kerjasama antar manusia yang harmonis dalam persaingan global. Itulah sebabnya dalam dialog abad 21 tercetuslah pandangan dan kepedulian para pemikir pendidikan dunia dalam organisasi PBB (UNESCO) dengan menetapkan 4 (empat) kontrak : 1) kontrak bumi, untuk menjaga keeimbangan alam dan ekosistemnya, 2) Kontrak budaya yang berkait dengan peradaban manusia seperti bahasa, kesusastraan dan pendidikan masyarakatnya, 3) Kontrak sosial yang berisikan masalah HAM, demokrasi, persamaan gender terutama kaum ibu sehingga terjamin masa depan anak-anak sebagai generasi muda penerus kehidupan negara bangsa; 4) serta kontak etika dalam setiap item transaksi antar negara. Keempat konsep tersebut oleh Roberto Carnio memerlukan adanya lifelong education for all and curriculum for 21st century, yang didasarkan pada empat pilar pendidikan yang digariskan oleh UNESCO dalam konsep : learning to be (agar manusia tanpa melihat asal-usulnya mampu dan mau belajar dari setiap peristiwa kehidupan sebagai dinamika kehidupan social kemasyarakatan dan berusaha mandiri sebagai manusia yang utuh secara rohaniah dan jasmaniah). learning to know ( manusia harus mampu melihat situasi dan kondisi dan mampu memahami makna kehidupan melalui pengenalan atas kondisi alam dan sekitarnya), learning to do (jika manusia sudah mampu mandiri dalam mengatasi setiap berbagai masalah serta mengetahui apa yang patut dan layak dikerjakannya atas sebuah kondisi yang dihadapinya, maka selanjutnya manusia harus berusaha berbuat sesuai kapasitasnya), learning to live together (kemampuan dan perbuatan akan berarti jika dapat dirasakan semua orang, sehingga apa yang kita miliki, ketahui dan pelajari bukan untuk kita saja tetapi selayaknya berguna bagi manusia lainnya).

3. Dampak Negatif Ekonomi Global

Para pemimpin dunia menyadari bahwa terjadinya globalisasi di segala bidang bukanlah harus dihindari namun harus dikelola untuk membangun kesejahteraan manusia dengan memperhatikan norma-norma kehidupan manusia yang sesuai dengan alam dan lingkungan hidup. Mengapa hal ini menjadi kekawatiran masyarakat dunia, karena di beberapa belahan dunia ini telah terjadi penindasan antar manusia untuk mempertahankan sektor ekonomi di wilayah masing-masing dan cenderung terjadi kekerasan antara manusia sehingga memperlakukan manusia sebagai budak semata yang berujung pada perlakuan kekerasan (anarkisme). Pada aspek lingkungan adalah terjadinya penebangan hutan yang tidak seimbang di negara-negara berkembang khususnya di Asia dalam rangka membuka lahan industri baru yang berdampak negatif terjadinya longsor, banjir bandang dan pembukaan lahan industri dengan membakar hutan, sehingga mengekspor kabut asap yang melintas antar negara seperti dari Indonesia ke Malaysia dan Singapura, termasuk juga panas global akibat tembusnya ozon di atmosfir, dan yang sangat fatal adalah hampir punahnya hewan penghuni hutan sehingga rusaknya tatanan ekosistem dan lingkungan alam sekitar.

Semua dampak negatif tersebut karena adanya keserakahan manusia dalam pemanfaatan bumi untuk pembangunan ekonomi. Lemahnya kontrol tersebut karena egosentrisme yang sangat dominan dalam setiap tindakan manusia, sehingga terjadi peperangan antara negara bangsa, kesenjangan perkembangan manusia di belahan dunia ini ; ada negara miskin dengan penduduk yang kurang gizi, sebaliknya ada negara kaya dan maju yang terkadang menganggap rendah negara-negara miskin dengan dalih isu demokratisasi, pelanggaran HAM, isu lingkungan, dsb sehingga dengan dalih tersebut negara-negara terbelakang cenderung lambat berkembang dan maju. Kondisi sosial ini tidak perlu terjadi bila saja setiap manusia mau mengenal apa tujuan hidupnya, di sinilah perlu adanya filsafat pendidikan sebagai cara pandang kehidupan, bukankah pendidikan adalah proses kehidupan (Tilaar). Dalam kacamata Bronowski bahwa manusia pada dasarnya memiliki tingkatan yang lebih dari malaikat, di samping berwujud secara pisik bahwa manusia juga diberi kuasa oleh Tuhan pikiran/jiwa dengan roh kehidupan sehingga bisa mengelola kehidupan secara pisik, sedangkan malaikat tidak berwujud. Dengan kemampuan psikis dan pisik tersebut, maka manusia dituntut juga untuk menjaga keseimbangan hidupnya dalam mengelola peraban manusia di dunia ini. Disinilah perlu ada keharusan terhadap aspek pendidikan masa kini yang mampu mempersiapkan (transisi) kehidupan masa depan dengan tetap memperhatikan tatanan sosial yang ada sesuai peradaban manusia (Durkheim).

4. Learning : “The Reasure With In” mengenai pendidikan abad 21

Terkadang kelangsungan hidup manusia sebagai kelompok masyarakat terancam oleh berbagai masalah yang tidak bisa diduga datangnya, untuk itu diperlukan suatu kemampuan untuk bisa membaca tanda-tanda zaman serta menentukan mana masalah yang tidak bisa dihindari dan mana masalah yang menjadi tantangan masa depan. Tetapi dari setiap masalah yang terpenting adalah bagaimana kita mampu mengeliminer melalui pendekatan pendidikan. Jika kita tidak berusaha memecahkannya, itu berarti bencana bagi kita dan anak didik pada masa mendatang, sumber masalah tersebut dapat diakibatkan oleh beberapa hal seperti : – Revolusi industri : yang merembet pada masalah pelanggaran hak sipil, penggunaan alat elektronik yang tidak terkontrol dan masalah obat-obat terlarang yang meracuni generasi muda – Populasi penduduk : akibat kelahiran yang tidak seimbang, aborsi, pemukiman kumuh, lahan, dan masalah pasokan makanan dan air minum yang terbatas – Dampak kemajuan Iptek: polusi udara, pencemaran air, limbah, frekuensi radio yang tak terbendung, masalah megapolis, kebisingan pesawat supersonik, lalu lintas dan masalah “siapa saya” dan masalah lain secara keseluruhan, Masalah Internasional ; bom, terorisme, perang, utang luar negeri, kerjasama wilayah pertahanan, dsb. semuanya terkonsentrasi dalam kerjasama antar bangsa.

Guru dan sekolah

Tumpukan masalah di atas adalah penyakit mental yang hanya bisa diperbaiki dengan proses pendidikan. Untuk itu dibutuhkan peranan guru yang profesional dan berdedikasi serta didukung sekolah atau lembaga pendidikan yang baik, meskipun ada anggapan sekolah kurang berpengaruh dalam pembangunan pendidikan dunia global di abad 21. Pendidikan akan berhasil disusun, jika menyentuh karakteristik terpenting dari inteligensia dan persepsi emosi, kelihatannya susah tetapi itulah yang benar. Karena reformasi pendidikan hanya bisa dinilai bila pikiran disusun secara sederhana sehingga bisa masuk ke dalam pendidikan umum atau dalam masyarakat. Oleh karenanya pendidikan tidak dijadikan sebagai utopia atau idaman yang hanya memandang masa depan, untuk mengatasi ketegangan, merancang dan membangun masa depan saja, tetapi pendidikan haruslah sebagai proses kehidupan untuk belajar sepanjang hayat, sehingga kita mampu merumuskan strategi-strategi pembaharuan (reformasi) melalui pergaulan internasional yang dimulai dari bagian terkecil komunitas masyarakat global khususnya di daerah pedesaan.

Perlunya paguyupan local ke suatu masyarakat dunia adalah akibat populasi dan revolusi industri sebagai akibat kemajuan iptek yang sangat cepat sehingga planet bumi semakin penuh sesak, disinilah perlu penciptaan komunikasi universal dengan pemahaman belajar hidup bersama (living together), artinya apapun yang terjadi dalam masyarakat di belahan dunia ini perlu ada kohesi social ke partisipasi demokratis. Jika masyarakat dunia sudah sampai pada kematangan pendidikan, maka segala bentuk penindasan dan pengucilan antar bangsa dalam peradaban masa depan dapat dieleminir. Seperti dikatakan Robert A Dahl dalam “On Democracy” bahwa demokrasi mengayomi perbedaan-perbedaan pendapat pada tempat dan ruang yang berbeda; seperti halnya dalam dunia pendidikan yang mampu merealisasikan ide-ide filsafat untuk pembinaan manusia untuk mampu melahirkan ilmu pendidikan, sebab setiap orang punya filsafat (buah pikir) berbeda dan ini harus diakomodasi dengan memberi kebebasan mengemukakan pendapat. Adanya demokrasi dalam pendidikan, dapat memberikan partisipasi masyarakat.

Ekonomi dan pendidikan

Faktor ekonomi adalah respect atas kebutuhan lahiriah manusia. Pendidikan ekonomi negara agraris dan industrri cenderung bersifat mandiri sedangkan negara industri cenderung melahirkan respek yang bervariasi. Tingkat pertumbuhan ekonomi atau kesejahteraan masyarakat akan berpengaruh simultan dengan perkembangan kemajuan pendidikannya sehingga terbentuklah struktur kelas sosioekonomi, ada yang makmur, ada kelas menengah dan miskin. Demokrasi akan menghapus perbedaan kelas dan dominasi kelompok sehingga pendidikan menjadi milik bersama dan untuk kesejahteraan bersama. Inilah perlu disadari oleh pemerhati pendidikan. Dalam persepektif aliran interpretatif bahwa yang dicetuskan Bernstein bahwa fungsi pendidikan adalah mengajarkan berbagai peran dalam masyarakat melalui program-program dan menghilangkan berbagai bias budaya dan kelas-kelas sosial yang membedakan kelompok elit dan kelompok yang miskin.

Pertumbuhan ekonomi hendaknya diarahkan pada pembangunan manusia, sehingga dapat mengatasi ketidakadilan di bidang ekonomi dan ketidakmerataan pembangunan ekonomi dunia, dan diperoleh kemajuan yang berarti dalam pembangunan manusia khususnya dalam aspek pendidikan manusia. Sehingga dengan empat buah pilar pendidikan (learning to be, learning to do, learning to know dan learning to live together), generasi muda masa depan akan dapat mengetahui, berbuat dari keterampilan kepada kompetensi, selanjutnya belajar untuk mampu hidup bersama dengan orang di luar dirinya, dengan demikian akan tercipta manusia yang seutuhnya atau menjadi orang, kalau di Indonesia disebut manusia seutuhnya adalah manusia yang memiliki jatidiri Indonesia berdasar Pancasila dan UUD 45, jika menyimpang dari jatidirinya maka Indonesia masa depan akan diambang kehancuran. Bukankah filsafat pendidikan kebangsaan adalah tergambar dari tujuan negara bangsa didirikan? jawabannya adalah pada kurikulum pendidikan yang ada dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari proses pendidikan nasional secara berkelanjutan. Untuk itu prinsip pendidikan adalah belajar sepanjang hayat dan aplikasinya kita harus mampu menumbuhkan sinergi di masyarakat. Kondisi tersebut hanya terwujud jika demokratisasi kehidupan berjalan harmonis sejalan dengan kemajuan pendidikan masyarakat yang lebih baik.

5. Orientasi Pendidikan menurut Robert T.Kiyosaki (Rich Dad, Poor Dad)

Pertanyaan dasar mengapa kita disebut manusia adalah karena kita diberi Tuhan roh kehidupan dengan berwujud sehingga kita memiliki jiwa yang didasari atas keyakinan dari dalam diri kita (relijius) untuk bisa berbuat lebih dibanding manusia lainnya. Keyakinan tersebut kemudian tumbuh dan berkembang menuju masa depan yang lebih baik. Hanya dengan pendidikan kemudian kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Adanya peniliaian baik dan buruk menciptakan apa yang kita kenal dengan sebuah perbedaan. Oleh karenanya manusia yang berfilsafat adalah manusia yang bercita-cita untuk mencari kemajuan dan menjawab semua tantangan kebutuhan lahiriah manusia.

Pendidikan sebagai sebuah proses kehidupan dapat merubah peradaban manusia yang kemudian melahirkan ide-ide brilian sesuai gegenstand manusianya. Dua tokoh yang digambarkan oleh Robert Kiyosaki tentang buah pikir yang dihasilkan Ayah Miskin dan Ayah Kaya terhadap seorang anak adalah konstelasi pendidikan masa depan, yang semuanya akan tergantung pada kemajaun individu, artinya jika individu mau hidup lebih kaya, maka harus ada sebuah filsafat hidup atau cita-cita sejak usia dini.

Konsep Kiyosaki cenderung mengartikan pendidikan sebagai masalah tehnis, yang seolah-olah bisa ditentukan hanya dengan memperhatikan kemauan saja dan tidak perlu mengandalkan pertolongan orang lain (Karl Marx) yang mengajarkan tentang perjuangan kelas. Aliran pendidikan seperti ini hanya akan menjadikan manusia robot yang kurang memperhatikan nila-nilai kependidikan sebagai modal dasar pengembangan moral. Misalkan saja, kalau seorang manusia memandang manusia lain hanya dalam aspek profit oriented, maka akan terjadi perbudakan si kaya terhadap si miskin. Di samping itu pola pembelajaran yang ditawarkan juga lebih bersifat kapitalis. Anak didik diajarkan untuk terus menerus menghasilkan uang. Dikawatirkan apa jadinya seorang anak kalau berteman hanya didasarkan imbal jasa dalam setiap transaksi social yang dilakukan dalam komunitasnya, apakah mungkin ada kepedulian dalam tipe manusia yang kapitalis tersebut. Prinsip dasar yang kita harus pegang bahwa tidak semua harta yang kita miliki dapat memberikan kepastian atas kemajuan ilmu yang kita miliki melainkan diperlukan sebuah keyakinan untuk bisa meraih sebuah masa depan dengan mengedepankan budipekerti sehingga kita mampu menempatkan diri dalam pergaulan dengan manusia lainnnya.

Kiyosaki dalam cerita dua ayah yang miskin dan kaya memberikan suatu gambaran bahwa buah pikir manusia tidak berarti kalau tidak menghasilkan uang secara pisik. Artinya seseorang bersekolah sampai tingkat doctor sekalipun belum tentu dapat hidup kaya, hal ini lumrah saja tergantung kaya apa yang dimaksud. Kalau kaya ilmu sudah tentu ayah miskin adalah lebih unggul daripada ayah kaya, tetapi persoalannya apakah ilmu yang dimiki dapat bermanfaat untuk masyarakat luas dan apakah si kaya karena menghasilkan uang dengan mudah dapat langsung pintar? semua ini tergantung setiap manusia menyikapinya, sebab seperti dikatakan Tilaar bahwa pendidikan adalah proses kehidupan, sehingga semua masalah kehidupan adalah tantangan pendidikan baik secara formal di sekolah maupun non formal di masyarakat.

Pendidikan juga mengajarkan kita untuk bisa hidup bersama dengan manusia lainnnya, kalau dikaitkan dengan ayah kaya tersebut, adakah rasa kebersamaan dalam dirinya? Karena dia menganggap hidup dapat dilakukan dengan reformasi diri secara biologis. Kalaupun Bill Gates menjadi kaya raya bukan karena pendidikan formal yang dimilikinya, namun setidaknya adalah kemampuan manajerial yang telah tertalenta dalam dirinya sebagai manusia ciptaan Tuhan. Justru itulah apa yang kita kenal dengan kreatifitas dalam diri manusia. Persepsi pendidikan yang dibawa Kiyosaki sangat sulit diterima masyarakat yang relijiusnya kental dengan pemahaman sectarian. Atau bisa jadi apa yang dilakuakn ayah kaya tersebut dapat merusak psikis anak sejak usia dini karena diracuni oleh filsafat yang beraliran materialisme. Di mana segala sesuatu dikur dari nilai tukar yang dimiliki anak manusia.

Prinsip hidup bahwa orang kaya tidak bekerja untuk uang adalah gambaran kemampuan manajerial seseorang, dan kemudian dikembangkan lagi dengan konsep pembelajaran perlunya kita menabung untuk keperluan masa depan adalah aspek dasar filsafat pendidikan. Kita ketahui bahwa produk pendidikan akan terlihat pada usia 16 sampai 30 tahun pada saat anak didik mengalami masa romansanya. Sehingga diperlukan pendidikan anak sejak usia dini. Asumsinya bahwa pendidikan yang kita lakukan pada kini adalah gambaran pendidikan masa mendatang. Jika kita berpikir tentang hasil pendidikan secara instant maka yang terjadi adalah anomali pendidikan dalam paradigmanya seperti adanya pemalsuan izazah serta menjamurnya jual beli gelar hanya untuk peningkatan status social. Apresiasi terhadap pemikiran ayah yang kaya yang mengajurkan melek financial juga memunculkan semangat kewirausahaan dalam menghadapi dunia yang penuh dengan tantangan finasial pada masa depan. Kita dituntut untuk aktif memperjuangkan hidup masa depan dengan menyusun perencanaan keuangan masa depan.

Yang dapat dicerna dari konsep melek financial adalah pengajaran terhadap sebuah perencanaan hidup masa depan dengan tetap memperhatikan asset (hasil kerja) yang kita miliki. Setidaknya kita diajarkan untuk tidak mencari utangan hanya karena ketidakmampuan kita. Itu sebabnya ada anekdot bahwa orang malas selalu mencari-cari utangan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada akhirnya aliran Kiyosaki ini akan menciptakan kemampuan anak didik yang mampu membaca kebutuhan pasar sehingga mampu mendirikan usaha mandiri dan mampu menutupi semua kebutuhan hidupnya Hal lain yang ditanamkan oleh Kiyosaki bahwa kalau kita kaya maka kita perlu memberikan sebagain dari yang kita dapat untuk orang lain. Wujudnya adalah pemberian pajak, meskipun pada masa lalu pajak diarahkan untuk kompensasi pada orang-orang miskin. Tetapi kalau orang miskin cenderung disubsidi juga membuat budaya malas dalam masyarakat tertentu. Namun dalam konteks pendidikan moral pemberian bantuan kepada orang miskin adalah sangat mulia. Tetapi dalam pandangan Kiyosaki dalam bayangan Ayah kaya, hal tersebut tidak dapat dibenarkan, karena akan menciptakan orang tetap miskin.

Secara konstitusi bahwa pembayaan pajak adalah kewajiban semua warganegara, dan pajak tidaklah dibebankan kepada orang kaya saja. Persoalan dasar di Indonesia pada pemerintahan masa lalu kurang memperhatikan pajak sebagai sumber pendapatan, akibatnya pembangunan yang dijalankan disandarkan pada utang. Pendidikan ketika itu belum tersentuh, terlihat pada kecilnya anggaran pendidikan. Sehingga apa yang terjadi masa kini adalah produk pendidikan masa lampau.

Hal kontradiksi dari nilai pendidikan yang diungkapkan Kiyosaki adalah apakah talenta setiap manusia sama diberi Tuhan, tentu tidak, sehingga perlu peningkatan pikiran dari institusi pendidikan, apakah manusia bisa hidup sendiri tanpa pertolongan orang lain, juga tidak, apakah dengan kita punya uang yang banyak kita bisa secara gradual dikatakan bermoral ? juga tidak. Lantas apa yang dapat diatrik sebagai pelajaran dari Kiyosaki. Konsep Ayah miskin dan ayah kaya mengajarkan kita untuk hidup menjadi orang (learning to be) bukan (learning to have). Kalau kita jadi manusia yang utuh kita akan tetap eksis tetapi kalau hanya memiliki, maka ketika tidak memiliki akan luntur rasa kemanusiaan kita. Mana yang perlu kita miliki to be atau to have? Berpulang pada kemauan kita.

(Somporn di Thailand Selatan)

Bangun Sitohang

Pendidikan harus bermula dalam riset dan berakhir dalam riset. Pendidikan yang tidak dimulai dengan inisiatif dan berakhir dengan inisiatif pastilah keliru, sehingga apa yang diterapkan guru somporn dalam mendidik monyet-monyet adalah inisiatif dan riset yang dilakukan secara teratur dan disiplin sehingga mampu membentuk monyet-monyet dengan perilaku yang membantu kemajuan masyarakat sekitar Thailand Selatan menjadi lebih maju dari kemampuan tenaga manusia khususnya dalam peningkatan jumlah pengadaan buah kelapa dari pohonnya. Dalam kacamata ekonomi prinsip pengajaran yang dilakukan Somporn mengilhami adanya penghematan tenaga dan biaya sehingga tercipta istilah efisiensi dan efektivitas dari hasil proses pembelajaran, meskipun monyet tersebut pada akhirnya adalah diciptakan sebagai budak kerja saja.

1. Konsep pendidikan

Secara ekstrem bahwa konsep pendidikan yang digambarkan Somporn adalah konsep menciptakan budak-budak dalam dunia kerja, padahal maksud dari pendidikan secara prinsip adalah untuk mengembangkan kemampuan intelektual anak didik menjadi orang yang berpengetahuan dan mandiri dalam melakukan segala usaha untuk menghadapi dinamika hidup yang cenderung berubah-ubah. Pendidikan bersifat dinamis seiring dengan perkembangan intelektual manusia, oleh karenanya penekanan Somporn lebih mengarah pada konsep guru dalam memberikan ilmu pengetahuan terhadap anak didik. Konsep Somporn dalam pengajaran sangat berkait dengan aliran pedagogic yang diutarakan Derrida yang mengasumsikan bahwa fungsi pendidikan adalah membina pribadi-pribadi yang bebas menyatakan pendapatnya sendiri dalam berbagai perspektif. Individu yang diinginkan adalah individu yang kreatif, produktif dan berpikir bebas. Artinya siswa harus diperlakukan sebagai seorang manusia yang punya hatinurani sehingga perlu disentuh secara manusiawi dengan kasih sayang dan guru dituntut hidup dengan pemikiran tujuan pendidikan dan termasuk juga masalah sosial dan ilmu pengetahuan, sebagai realisasi atas pengalaman, refleksi dan praktek pendidikan.

2. Filsafat dan budaya kaku

Budaya adalah aktivitas berpikir dan keindahan, perasaan manusia. Dari budaya lahir filsafat dan nilai seni. Menurut thesis pendidikan bahwa pengembangan intelektual adalah pengembangan diri yang umum pada manusia usia 16 tahun dan 30 tahun. Ide anak-anak masih dianggap kaku dan perlu terus dicoba agar matang. Kegiatan sekolah dinilai bersifat rutinitas dan lambang kesombongan, karena idenya kaku dan menjemukan, maka perlu revolusi intelektual. Ada cara pembinaan pendidikan : jangan mengajar dengan subjek berlebihan; ajarkan sesuai kebutuhan anak. Pendidikan awal bagi anak harus diciptakan sesuai realitas hidup anak dan “joyful” atau utilising, sehingga berkait dengan aliran pikiran, persepsi, perasaan, pengharapan, keinginan, aktivitas mental, penyesuaian pikiran yang membentuk kehidupan. Ide akan dianggap berharga jika maknanya bisa membuktikan kebenaran, sebab kebenaran menciptakan logika dan menjadi pelindung ide tersebut, disamping itu bahwa pendidikan adalah akuisisi seni penggunaan pengetahuan yang terwujud dalam teori ide dalam pengajaran sesuai kurikulum. Untuk menghindari kekakuan diperlukan menjaga pengetahuan hidup terus, inilah masalah sentral dalam pendidikan. Disini diperlukan guru jenius, pengenalan tipe murid, prospek hidup, peluang disekitar sekolah yang dilakukan dengan Instrumen “mind”. Inilah pesan utama yang diinginkan Samporn dalam pendidikan yang diterapkan pada monyet-monyet. Dengan keyakinannya ia menjamin kualitas tamatan dari sekolah monyet yang didirikannnya. Samporn menjamin kualitas setiap lulusannya, namun pertanyaannya adalah beranikan guru-guru kita dengan konsep yang ditawarkan oleh Samporn? Inilah tantangan pendidikan masa kini antara filsafat dan pendidikan dalam budaya pembelajaran yang kaku.

3. Memahami makna pendidikan

Pendidikan memerlukan pendekatan secara kealamiahan manusia, apa itu ? yaitu faktor psikologis, karena untuk mendidik anak diperlukan pemahaman atas tingkah laku. Disinilah perlu ada aliran behaviorisme. Aspek psikologis dianggap mengurangi pembahasan aspek sifat alamiah manusia. Ada pendapat yang menyatakan bahwa sifat manusia sama dalam semua waktu dan tempat. Sedangkan pendapat lain menentang karena individu dibedakan atas: Lingkungan waktu dan tempat, Sifat bawaan dan kemampuan. Manusia terdiri atas pikiran dan jasad, jiwa dan daging (main, and body, spirit, dan flesh). Pembagian pikiran dan jasad adalah pembagian hidup dan mati hal ini dinamakan realitas tubuh yang berkembang sendiri. Aktivitas pribadi yaitu membentuk tujuan, keputusan, tanggung jawab atas konsekuensinya, disinilah lahir “mind or spirit”. Maka dikaitkan dengan keperluan pendidikan aspek manusia dilihat sebagai “mind” dan “spirit” bukan matter melainkan immaterial. Mind itu sendiri sebagai kesatuan (entity) yang membentuk central core selfhood (seperti rasa senang dan duka, persepsi dan mengingat, berpikir dan merasa). Pemikiran dualistik memunculkan psikologi pendidikan dengan mendasar pada: rasionalisasi, yang dilihat melalui gejala mental dan dinamikanya yaitu untuk melatih pikiran. Spirit atau body mind untuk mengaktifkan sistem syaraf (jasad) sehingga pendidikan dipandang sebagai matter of self activity or self development anak didik.

Cara-cara pembelajaran yang dilakukan Somporn terhadap monyet dalam membentuk sifat monyet dari yang tadinya dikucilkan oleh tuannya kemudian dapat diisi dengan keterampilan membuktikan bahwa pendidikan pada dasarnya memerlukan sebuah sentuhan kasih sayang serta latihan yang teratur dengan tetap menyediakan ruang dan waktu untuk pengembangan mental anak didik. Aliran fungsionalisasi (Durkheim) dalam rangka mempersiapkan masyarakat masa depan menjadi anutan Sormporn dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter monyet sehingga terbentuk sikap baru dari yang tadinya malas dan tidak punya keahlian kemudian menjadi aktif membantu tuannya untuk menurunkan buah kelapa dengan jumlah yang lebih besar di banding dengan kemampuan manusia biasa. Proses belajar yang dilakukannya juga tetap mempertahankan tatanan social yang ada seperti memajukan usaha tani masyarakat di kawasan Thailand Selatan. Sormporn cenderung membentuk proses belajar mengajar dengan memperhatikan factor psikologis dan biologis dan tidak mempertimbangkan dampak kemajuan iptek dalam risetnya, sehingga yang terbentuk adalah pola berpikir yang statis dan watak budak dalam setiap hasil didikannya, lantas apa kita akan memerapkan konsep Somporm dalam pendidikan manusia ? perlu renungan mendalam.

Pendidikan adalah proses kehidupan yang masalahnya sangat kompleks dan tetap ada sepanjang manusia membentuk peradabannya di muka bumi ini. Namun dalam prosesnya pendidikan tetap memerlukan pembenahan sesuai masalah yang dihadapi pada zamannya. Dari beberapa masalah yang ada setidaknya terdapat tiga persoalan pendidikan nasional yang dapat dipelajari dalam sebuah konsep pemikiran atau setidaknya menjadi acuan dalam mengatasi berbagai anomali dalam bidang pendidikan, antara lain : 1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan; 2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing; 3. Penguatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik sebagaimana dibahas berikut ini :

1. Pemerataan dan perluasan akses pendidikan

   Pendidikan adalah proses kehidupan yang berkait dengan masalah demokrasi yang memberi peluang bahwa setiap warga bangsa memiliki akses yang sama untuk mendapatkannya. Oleh sebab itu penyelenggaraan pendidikan baik secara formal maupun informal harus bisa meningkatkan potensi masing-masing peserta didik dan tidak boleh diskriminasi. Pembukaan UUD 1945 antara lain menegaskan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

   Memasuki abad ke-21 bahwa dunia pendidikan di Indonesia setidaknya menghadapi dua tantangan besar, pertama, bagaimana pendidikan menghasilkan sumber daya manusia yang kompetitif di era globalisasi; dan kedua, dunia pendidikan di Indonesia juga dituntut untuk bisa melakukan sistem pendidikan nasional yang demokratis dengan tetap memperhatikan keragaman lokal, khususnya keragaman kebutuhan, kondisi daerah dari peserta didik, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan.

   Sejak bergulirnya reformasi ’98, semangat pendidikan nasional dalam perakteknya mengalami pergeseran terutama jika dikaitkan dengan UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pendidikan yang tadinya terkesan sentralistik kemudian bergeser pada pemahaman otonomi pendidikan sesuai dengan konsep penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu contoh ekstrem dari dampak otonomi pendidikan di daerah adalah adanya penunjukan kepala dinas pendidikan yang bukan didasarkan atas kompetensi pendidikan tetapi lebih bersifat birokratis sehingga pengangkatan lebih condong pada aspek like or dislike dengan pejabat yang diangkat, ini salah satu anomali pendidikan saat ini. Dari sejumlah persoalan yang ada, yang paling mendesak dalam rangka pembangunan pendidikan nasional adalah menyangkut pemerataan dalam perolehan pendidikan serta perluasan akses pendidikan secara nasional.

   Letak geografis Indonesia yang terdiri atas pegunungan dan kepulauan menjadikan tantangan tersendiri bagi pemerataan pendidikan secara nasional. Kondisi tersebut membuat masyarakat tertentu di pedalaman sulit berkembang karena akses pendidikan yang terbatas akibat medan wilayah yang jauh dari perkotaan serta terbatasnya alat transportasi dan komunikasi. Pada sisi lain bahwa pertambahan jumlah penduduk yang besar adalah sebuah tantangan tersendiri dalam pembangunan pendidikan secara nasional. Sehingga sangatlah tepat jika amandemen UUD 45 pasal 31 menetapkan 20 % dari APBN/APBD untuk bidang pendidikan, meskipun dalam prakteknya masih belum seperti yang diharapkan, tetapi setidaknya sudah ada niat baik pemerintah untuk memajukan pendidikan bangsanya. Disamping itu bahwa anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah baik di pusat dan daerah terkesan tambal sulam dengan membuat kebijakan perencanaan pendidikan yang terkesan temporer seperti pengadaan BOS. Bentuk bantuan tersebut merupakan simbol pemerataan bagi orang tidak mampu agar dapat menikmati pendidikan yang berkelanjutan. Pertanyannya adalah bagaimana jika BOS selesai, tentu akan ada persoalan baru lagi dalam pemerataan bidang pendidikan.

   Salah satu perluasan akses pendidikan baik formal maupun informal yang telah dilakukan pemerintah adalah digulirkannya kebijakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh melalui kerjasama beberapa universitas, dimana pengelolaannya oleh Dirjen Dikti. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan guru sehingga memiliki jenjang pendidikan setara S1. Dalam bidang pendidikan informal pemerintah juga telah membuat kelompok kejar paket dan membina pendidikan swakelola yang dilakukan oleh masyarakat. Kebijakan pendidikan tersebut patut didukung semua lapisan masyarakat, meskipun dalam perakteknya masih mengalami berbagai kendala, karena sebagian besar masyarakat kita tinggal di daerah pedesaan dan belum tentu semua pedesaan memiliki jaringan telepon untuk akses internet serta memiliki jaringan listrik, akibatnya kalaupun pemerintah menyediakan komputer, maka sarana tersebut terkesan mubazir. Padahal memasuki era globalisasi menurut Alfin Tofler sarana informasi merupakan faktor pengendali pada abad ke 21 ini.

   Di samping itu pembangunan sarana dan prasarana belajar masih belum merata distribusinya sehingga terkadang ada gedung sekolah yang memprihatinkan atau asal jadi, dsb. Dengan kondisi demikian maka akses perluasan pendidikan masih mengalami kendala yang besar terutama dalam hal dukungan dana penyelenggaraan pendidikan, belum lagi penyelewengan dana pendidikan yang terjadi di beberapa daerah. Mengingat pendidikan adalah proses kehidupan yang didalamnya termasuk tanggungjawab semua strata (masyarakat, orangtua, guru, pengelola pendidikan), maka dalam rangka akselerasi perluasan pendidikan yang perlu ditekankan ke depan adalah menanamkan rasa tanggungjawab stakeholder pendidikan, sehingga perluasannya bukan saja dibebankan kepada pemerintah, inilah masalah klasik yang selalu menjadi perdebatan di masyarakat, sehingga masih menjadi kendala dalam perluasan akses pendidikan di Indonesia.

2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing

   Dunia pendidikan adalah industri yang harus dikelola secara efisien dan profesional, agar bermutu serta kompetitif di era pasar bebas. Kita tidak bisa lagi menjalankan pendidikan hanya berdasar pada kemampuan administrasi dan birokratis. Tantangan profesionalisme pendidikan dari semua jenjang (SD,SMP, SMU bahkan Perguruan Tinggi) memerlukan penataan pengajar atau guru secara profesional dalam memperkuat penguasan ilmu (kompetensi) masing-masing sesuai yang diamanatkan UU No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Untuk selanjutnya semua hasil pendidikan didasarkan pada PP No.19 tahun 2005 tentang Standarisasi Pendidikan Nasional, dimana bentuk konkretnya diuji lewat Ujian Nasional (UN) sayangnya UN kurang memperhatikan aspek perbedaan daerah secara demografi dan pemerataan pendidikan yang belum proporsional di seluruh Indonesia. Pemerintah pusat terkesan memaksakan keseragaman pendidikan secara nasional (sentralistik pendidikan). Munculnya pro dan kontra terhadap pelaksanaan UN dalam kacamata pedagogik (Tilaar), kurang menghargai, mengembangkan kebhinekaan, pluralisme. jika perkembangan intelektual diseragamkan, bukankah itu akan membuat benturan budaya pada masa mendatang bagi anak didik, karena seharusnya pendidikan tidak dilihat sebagai evaluasi bejalar secara birokratis melainkan harus dilihat utuh untuk kemajuan pendidikan secara psikis dan pisik dengan dimbangi tingkat kesejahteraan. Bukankah pendidikan tujuannya untuk meningkatkan potensi sesuai kemampuan anak, maka kalau pengujian pendidikan diseragamkan sudahkah kita membuat pemerataan pendidikan secara proporsional, hanya waktu yang akan menguji.

   Salah satu agenda reformasi adalah perbaikan mutu pendidikan yang dimulai dari tingkat prasekolah SD,SLTP,SMU sampai perguruan tinggi dan kegiatan non-formal di dalam kehidupan masyarakat. Masing-masing tingkatan memiliki karakteristik dan aturan tersendiri dalam pelaksanaannya. Pada era sebelumnya, masyarakat masih beranggapan bahwa pendidikan adalah persoalan yang hanya diselesaikan oleh pemerintah dan para pengelola pendidikan. Tetapi memasuki abad ke 21 ini, khususnya di Indonesia pemahaman pentingnya pendidikan telah mengalami kemajuan yang berarti dimana masyarakat telah berinisiatif sendiri dalam mengelola pendidikan dan penyelenggaraannya, yakni dengan menggunakan pola manajemen berbasiskan masyarakat (education based community), padahal pengelolaan pendidikan sebelumnya dilakukan secara rutinitas tanpa ada pola manajemen sehingga pendidikan tergantung pada penguasa (birokrasi) dan sentralistik.

   Perlunya manajemen dalam pendidikan adalah untuk mengantisipasi perubahan global yang disertai oleh kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi informasi. Perubahan itu sendiri sangat cepat dan pesat, sehingga perlu ada perbaikan yang berkelanjutan (continous improvement) di bidang pendidikan sehingga output pendidikan dapat bersaing dalam era globalisasi seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi. Persaingan tersebut hanya mungkin dimenangkan oleh lembaga pendidikan yang tetap memperhatikan kualitas pendidikan dalam pengelolaannya. Sebab syarat untuk bisa bersaing adalah perbaikan yang berkelanjutan dalam organisasi, utamanya dalam peningkatkan pendidikan sesuai konsep total kualitas terpadu (TQM) pada perguruan tinggi seperti diuraikan Ralph G.Lewis & Doughlas H.Smith, Total Quality in Higher Education, 1994-p.63 bahwa setidaknya terdapat sembilan unsur yang berkait yaitu: focus pada kebutuhan pasar; punya performans yang tinggi dalam semua bidang; punya sistem pencapaian kualitas; ada ukuran prestasi; pengembangan nilai persaingan; team yang baik; perbaikan komunikasi internal dan eksternal; pemberian reward; adanya proses review yang secara berkelanjutan. Secara normatif penerapan kesembilan point tersebut menjadi ukuran dan titik tolak untuk membuat citra pendidikan yang lebih baik, terutama pendidikan tinggi sebagai gudang ilmu pengetahuan dan teknologi masa depan.

   Lembaga pendidikan yang mampu bersaing dan merebut pasar adalah “perguruan tinggi yang berkualitas”. Oleh sebab itu peningkatan kualitas pendidikan dalam rangka perbaikan berkelanjutan (continous improvement) sudah harus dimulai dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi dan dalam pengelolaannya juga memerlukan sumber daya yang besar, serta didukung pola manajemen pendidikan yang baik. Tersedianya tenaga kependidikan; dana; sarana dan prasarana dalam mencapai kualitas pendidikan selayaknya secara integral diadakan dan didayagunakan oleh keluarga, masyarakat, peserta didik dan pemerintah, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama sebagai cermin tanggungjawab bersama semua lapisan yang peduli pendidikan.

   Berkait dengan tanggungjawab dana pendidikan, maka perguruan tinggi sebagai ujung tombak pendidikan nasional sebagai lembaga riset dan ilmu pengetahuan sudah tentu memerlukan biaya yang sangat besar untuk mendukung kemajuannya. Terlepas dari persoalan penyalahgunaan anggaran pendidikan sebelumnya ; yang pasti sektor pendidikan kekurangan biaya dalam pengelolaannya baik perguruan tinggi negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS). Permasalahan perguruan tinggi selama ini adalah ketidakmampuan dalam membiayai kampus dan kegiatan akademik secara mandiri, inilah salah satu alasan kegagalan dalam peningkatan mutu.

3. Penguatan tatakelola, akuntabilitas dan pencitraan publik

   Penguatan tata kelola pendidikan tidak saja bengantung pada kemampuan pemerintah saja tetapi juga sangat bergantung pada kemauan dari semua lapisan masyarakat sebagai Stakeholder dalam Sistem Pendidikan Nasional, oleh sebab itu dalam pengelolaan pendidikan sebagai sebagai suatu sistem sangat berkait dengan proses dan dinamika manusia dan lingkungannya (filsafatnya), dan cita-cita pendidikan harus kita lihat secara komprehensip sebagai suatu sistem pendidikan nasional yaitu adanya interdepedensi komponen stakeholders pendidikan yang melibatkan :

   • Masyarakat lokal (ada anggapan pendidikan hanya tanggungjawab pemerintah, sehingga desentralisasi pendidikan belum dimaknai oleh masyarakat sebagai pengembangan kemajuan pendidikan). UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah mengilhami otonomi pendidikan di daerah. Namun dalam tahun 2006 muncul apa yang kita kenal Ujian Nasional, padahal konsep tersebut cenderung konsep penyeragaman budaya yang berbeda. Bukankah pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk menyesuaikan dengan perkembangan daerahnya serta apakah pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang di daerah dapat disamaratakan kualitasnya. Fungsi pendidikan kekinian adalah transisi iptek dan masyarakat masa depan yang menghargai kebhinekaan dan keragaman pendapat.

   • Orangtua (selalu beranggapan sekolah saja tempat pendidikan, sehingga kurang serius memperhatikan kemajuan anak baik secara behavior maupun psikologis). Peserta didik lebih cenderung terbentuk dari karakter proses kehidupan dalam keluarga, sekolah lebih cenderung memberikan pengetahuan saja. Namun sangat disayangkan bahwa kondisi orangtua dalam masyarakat Indonesia masih hidup terbelakang baik secara ekonomi maupun kesehatan (kurang gizi), serta kerja yang serabutan, sehingga dapat kita bayangkan bagaimana generasi yang dihasilkannya dalam rangka peningkatan pendidikan non-formal anak disamping pendidikan di sekolah.

   • Peserta didik (belum sepenuhnya peserta didik dari berbagai tingkatan yang tertampung, sehingga berdampak pada jumlah anak putus sekolah karena biaya tinggi dan juga kurang didukung oleh faktor pendekatan pisik (gizi) dan pendekatan psikis.

   • Negara (dari segi material bahwa negara belum menempatkan pos khusus untuk pendidikan, dan kesannya dana pendidikan disediakan secara tambal sulam, jelas kita akan mengetahui apa hasil pendidikan dengan dana terbatas – bukankah dalam pendidikan perlu perbaikan berkelanjutan dan dukungan dana untuk riset dan pengembangan?). Siap atau tidak siap, pendidikan di daerah memerlukan perhatian serius terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya manusia di daerah. Selanjutnya dana pendidikan 20% yang dianggarkan dalam APBN/APBD masih sebatas wacana, kalaupun ada biaya murah atau gratis biaya pendidikan di daerah-daerah tertentu, kesannya dipaksakan untuk populis saja bahkan untuk menarik simpati partai politik pendukung saja bukan sebagai bentuk perencanaan pendidikan yang matang.

   • Pengelola profesi pendidikan (cenderung menyelenggarakan pendidikan bukan motiv mencerdaskan tetapi “profit oriented atau bisnis” sehingga pendidikan terkesan mahal, sementara pendidikan formal yang disediakan negara sangat terbatas menampung peserta didik). Dikawatirkan oleh Neils Postman seorang pemikir pendidikan dunia, akan terjadi apa yang dinamakan teacher as as subversive activity. Untuk itu sekolah harus bisa menjadi alat kontrol cita-cita kemajuan bangsa sesuai filsafat pendidikan dan arah kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45.

   Dari kelima stakeholder pendidikan di atas, setidaknya tatakelola pendidikan benar-benar dapat terintegrasi dalam pembangunan nasional, yang akuntabilitasnya bukan saja tanggungjawab pemerintah melainkan sudah menjadi tanggungjawab semua lapisan masyarakat. Dengan demikian pada masa mendatang pembangunan pendidikan diharapkan dapat memberikan pencitraan publik atau performans pendidikan nasional yang berkualitas dan menghasilkan peserta didik yang mampu menghadapi pasar kerja (link and match) serta siap dengan persaingan gobal.

   Tulisan ini bukan akhir pemikiran tetapi setidaknya bagian dari sebuah pikiran untuk perbaikan pendidikan dalam konsep manajemen pendidikan.Semoga.